Rabu, 28 November 2007

Kajian Ormas

PEMIKIRAN DAN AKSI POLITIK MUHAMMADIYAH
OLeh : Yusep Munawar Sofyan


Pendahuan
Peta pergerakan Indonesia diwarnai oleh beberapa pergerakan yang sangat banyak corak dan ragamnya, secara kategori Untuk melihat peta perpolitikan Indonesia para akademisi sering mengambil Referensi peta politik aliran dari Clifford Geertz yang melakukan penelitian di Mojokuto[1], kemudian menghasilkan pengelompokan masyarakat jawa menjadi tiga aliran yakni :
Pertama, Abangan yang mewakili sikap menitik beratkan segi-segi sinkretisme jawa yang menyeluruh, dan secara luas berhubungan dengan unsur-unsur petani diantara penduduk; Kedua, santri yang mewakili sikap menitik beratkan pada segi-segi Islam dalam sinkretisme tersebut; pada umumnya berhubungan dengan unsur pedagang (maupun juga dengan unsur-unsur tertentu diantara para petani); dan Ketiaga, Priyayi yang sikapnya menitik beratkan pada segi-segi Hindu dan berhubungan dengan unsur-unsur birokrasi.[2]
Ketiga kategori tersebut kalau dipandang secara sangat jelas bahwa pembagian tersebut merupakan sebuah realitas yang terjadi dalam masyarakat, secara umum mungkin akan dijeaskan bahwa ketiga katgori terebut menjadi sebuah bahan pembagian kelompok yang selama kemunculanya menunjukan idelogi yang sangat kental.
Untuk kategori santri bisa dikelompokan bahwa seluruh ormas dan orpol Islam termasuk dalam kategori santri, kedua Abangan adalah kelompok yang cenderung berhaluan keras bahkan tidak beragama pada masa penjajahan dan awal kemerdekaan kelompok dengan refresentasi abangan ini adalah kelompok Partai komunis Indonesia beseta atribut yang mendukung pergerakannya. Ketiga adalah kelompok priyayi dalam masa jaman awal kemerekaan menemukan kasejateraan politik kelompok ini adalah PNI (Partai Nasionalis Indonesia).
Tipologi tersebut pernah atau hampir sama dengan ideologi yang perah diusung oleh Soekarno yakni NASAKOM (Nasionalis, Agama dan Komunis).
Dalam pembahasan ini pemakalah lebih menghusukan penelitian tentag golongan santri yakni mengenai kelmpok pegerakan orgnisasi massa Islam. Pembahasan mengenai kelompk Islam yang berkembang di Indonesia tentunya tidak terlepas dari dua kategori yang sering dipakai unuk membedakan pergerakan Islam Indonesia yakni kategori modernis dan tradisionalis.
Kaum Tradisionalis memiliki keterkaitan dengan suatu ajaran yang sering dipraktekan dalam peribadatan yakni adanya sinkretisme antara ajaran agama dengan ajaran local (budaya local) berbeda dengan gerakan modernis yang mengembalikan sendi-sendi dalam hukum agama kepada ajaran aslinya yakni Al-Qur’an dan Sunnah. Kemudian kecenderungan gerakan ini adalah revivalisme yakni menginginkan kembalinya khazanah peradaban Islam klasik untuk dihidupkan kembali.
Kelompok tradisionalis di Indonesia direfresentasikan oleh Nahdatul Ulama (NU) dan kelompok modernis diantaranya adalah PERSIS dan Muhamaddiyah. Adapun pembahasan kali ini adalah membahas tentang aksi politik Muhammadiyah.
Latar Belakang Berdiri Muhammadiyah
Muhammadiyah didirikan di Kampung Kauman Yogyakarta, pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H/18 Nopember 1912 oleh seorang yang bernama Muhammad Darwis, kemudian dikenal dengan KHA Dahlan.[3] Beliau adalah pegawai kesultanan Kraton Yogyakarta sebagai seorang Khatib dan sebagai pedagang. Melihat keadaan ummat Islam pada waktu itu dalam keadaan jumud, beku dan penuh dengan amalan-amalan yang bersifat mistik, beliau tergerak hatinya untuk mengajak mereka kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya berdasarkan Qur`an dan Hadist. Oleh karena itu beliau memberikan pengertian keagamaan dirumahnya ditengah kesibukannya sebagai Khatib dan berdagang.
Sebagai sala satu organisasi Islam terbesar yang menekankan amal usahanya pada kesejahteraan social, Muhammadiyah dipandang sebagai representasi aliran ‘reformis’dan ‘modernis’ di kalangan kaum muslim Indonesia.[4] Awal pergerakan Muhammadiyah seperti tercermin dalam keresahan muhammadiyah adalah adanya keinginan untuk merubah orientasi masyarakat yang sering malakukan kegiatan-kegiatan yang tidak diajarkan oleh agama melalui pendidikan. Ahmad Dahlan memberiakan pendidikan kepada masyarakat disela-sela kesibukan sebagai Khatib dan berdagang.
HAMKA, sebagai mana yang dikutif oleh Syafii Maarif menyatakan adanya tiga Faktor yang mendorong lahirnya gerakan Muhammadiyyah.[5]
Pertama, Keterbelakangan serta Kebodohan umat Islam Indonesia di hampir semua aspek kehidupan.
Kedua, Kemiskinan yang sangat parah yang diderita umat Islam justru dalam suatu negri yang kaya seperti Indonesia.
Ketiga, Keadaan pendidikan Islam yang sudah sangat kuno, sebagaimana yang bisa dilihat melalui pesantren.
Mukti Ali menyatakan bahwa ada lima factor yang menyebabkan lahirnya Muhammadiyah, yaitu:[6]
Pertama, adanya pengaruh kebudayaan India terhadap Indonesia.
Kedua, adanya pengaruh kebudayaan Arab terhadap Indonesia, terutama sejak dibukanya terusan Suez.
Ketiga, pengaruh Muhammad Abduh dan Golongan Salafiyah.[7]
Keempat, adanya penetrasi dari bangsa-bangsa Erofa.
Kelima, adanya kegiatan misi Katolik dan Protestan.
Seperti dipaparkan oleh dua tokoh diatas, secara eksplisit dapat ditemukan bahwa gerakan Muhammadiyah terkait dengan gerakan-gerakan modernisme di Timur tengah karena Ahmad Dahlan sebagai salah satu pendiri pernah menetap di Arab dan sedikit banyak terpengaruh. Yang kedua secara doctrinal ajaran dapat terlihat bahwa ajaran Muhammadiyah yang mengandalkan agar tidak merebaknya bahkan hilangnya gerakan-gerakan Khurafat, Tahayul dan Bid’ah hampor sama dengan gerakan Wahabisme, dan gerakan-gerakan pembaharuan Islam Timur Tengah yang banyak melakukan perubahan-perubahan mendasar terhadap tata laksana sendi kehidupan masyarakat, yakni dengan mengembalikan segala sendi kehidupan berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah.
Ahmad Dahlan seorang pendiri Muhammadiyah pernah menetap di Timur Tengah pernah bertemu dengan tokoh Rasyid Ridha, selama menetap di Mekah. Ahmad Dahlan menelaah berbagai buku dan memeperdalam pemikiran Muhammad Abduh serta Ibn Taimiah. Sekembalinya dari Mekkah Ahmad Dahlanmeneruskan pembacaanya mengenai Islam melalui buku, antara lain:[8]
1. Al-Tauhid (keesaan) karangan Muhammad Abduh.
2. Tafsir Juz ‘Amma, karangan Muhammad Abduh.
3. Kanzal-Ulum, (Gudang ilmu-ilmu).
4. Dairah al-ma’arif (Ensiklopedia), karangan Faid Wajdi.
5. Fi’il Bid’ah (perbuatan menyimpang) karangan Ibnu Taimiyyah.
6. Al-tawassul Wal-wasilah (mengambil perantara dan perantara), karangan Ibnu Taimiyyah.
7. Al-Islam wal-nashraniyyah (Islam dan Nasroni/Kristen), karangan Muhammad Abduh.
8. Izhar al-Haq (menampakan Kebenaran), karangan Rahman Allah al-Hindi.
9. Tafshil al-nasyaitain tahshil al-Sa’adatain (Rincian dua kegiatan, perolehan dua (dunia, akherat, kesenangan).
10. Matan al-Hikam (Teks “Al Hikam”), karangan ‘Atha Allah.
Sebagai suatu organisasi modern, maka dalam rangka melaksanakan partisipasinya Muhammadiyah memiliki dasar dan landasan yang kokoh yakni bersumberpada al-Qur’an dan Sunnah, ayat yang menjadi landasan Muhammadiyah antara lain: Surat 9 (At-taubah), 105, Surat 41 (Fushshilat), 33-34, Surat 107 (Al-maa’uun), 1-7, dan beberpa hadits. Adapun maksud dan tujuan muhammadiyah seperti yang tercantum dalam pasal 3 yakni “ maksud dan tujuan perserikatan ialah menegakan dan menjungjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama, adil dan makmur yang diridlai Allah Subhanahuwata’ala.[9]
Perkembangan selanjutnya gerakan yang ada di Indonesia digiring dalam kancah perpolitikan diantaranya pada jaman pasca kemerdekaan orientasi gerakan Islam senan tiasa terkumpul dalam satu wadah partai besar Islam yakni Masyumi, sebelum akhirnya NU sebagai salah satu penyokong partai tersebut keluar dari partai dengan beberapa pertimbangan.
Muhammadiyah sebagai suatu gerakan keagamaan yang berbasiskan kepada masalah social dakwah tentunya tidak terlepas dari peta perpolitikan yang terjadi di Indonesia, yakni organisasi ini pernah bergabung dengan partai Masyumi.

Pemikiran Politik Muhammadiyah
Muhammadiyah sebagai suatu gerakan tentunya akan sulit untuk mendevinisikan sebuah pemikiran bahkan dalam ilmu politik sekalipun, karena Muhammadiyyah adalah sebuah organisasi Massa yakni kalau pandanganya adalah pemikiran Muhammadiyah tentunya akan sulit, karena tentunya hanya beberapa orang tokoh yang berbicara atau mempunyai pandangan kemudian pandanganya tersebut disepakati oleh korum organisasi.
Dalam hal ini, untuk menjawab tentang pemikiran politik Muhammadiyah tentunya yang paling mudah adalah merunut dari para pemimpin yang pernah memimpin organisasi tersebut, karena biasanya setiap aksi politik dari pemimpin organisasi tersebut menjadi pandangan umum dari seluruh anggota organisasi.
Dalam pembahasan Kali ini akan dibahas selintas tentang bebrapa tokoh muhamadiyyah yang ada kaitannya dengan isu politik yang sangat kental. Adapun Tokoh Muhammaduyyah yang pernah menjadi pemimpin organisasi tersebut adalah : Ahmad Dahlan, KH. Ibrahim, KH. Hisyam, Buya AR Sutan Mansyur, KH Faqih Usman, Ki Bagus Hadikusumo, KH Mas Mansyur, KH Yunus Anis, KH Ahmad Badawi, Abdul Rozak Fahruddin, KHA. Azhar Basyir, M.A, Prof. Dr. H. M. Amien Rais, Prof. Dr. H.A. Syafii Ma’arif dan Prof. Dr. M. Dien Syamsuddin.
Tokoh –tokoh tersebut yang kalau boleh di petakan hanya beberapa pemimpin yang mewarnai peta politik muhammadiyyah (khususnya yang berhubungan dengan keberadaan Muhamadiyah). Pertama : Ahmad Dahlan sebagai tokoh tongak awal organisasi ini pemikiran bahkan seluruh pemikiran awal dari Ahmad Dahlan menjadi landasan dan pegangan organisasi. Orientasi dari Ahmad Dahlan adalah menginginkan pembaharuan pemikiran Islam dengan jalan reformisme dan mengembalikan inti ajaran Islam kepada sendi pokoknya. Setidaknya Ahmad Dahlan terpengaruh oleh para pembaharu Islam seperti Muhammad Abduh, Al-Afghani, Rasyid Ridha, dan ibn Taimiyah,[10] pertemuan dengan para pemikir Islam tersebut setidaknya membuat perubahan yang berarti bagi Ahmad Dahlan sehingga beliau mendirikan Muhammadiyah.
Kedua, Mas Mansyur. Dalam perpolitikan umat Islam saat itu, Mas Mansur juga banyak melakukan gebrakan. Sebelum menjadi Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah, Mas Mansur sebenarnya sudah banyak terlibat dalam berbagai aktivitas politik ummat Islam. Setelah menjadi Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah, ia pun mulai melakukan gebrakan politik yang cukup berhasil bagi ummat Islam dengan memprakarsai berdirinya Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) bersama KHA. Dahlan dan KH. Wahab Hasbullah yang keduanya dari Nahdlatul Ulama (NU). Ia juga memprakarsai berdirinya Partai Islam Indonesia (PII) bersama Dr. Sukiman Wiryasanjaya sebagai perimbangan atas sikap non-kooperatif dari Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII). Demikian juga ketika Jepang berkuasa di Indonesia, Mas Mansur termasuk dalam empat orang tokoh nasional yang sangat diperhitungkan, yang terkenal dengan empat serangkai, yaitu Soekarno, Mohammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Mas Mansur.
Ketiga, Kh. Faqih Usman. Dalam masa kepemimpinan faqih Usman terjadi disahkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menandai era berlakunya kembali UUD'45 dalam negara kesatuan republik Indonesia menimbulkan berbagai macam peristiwa politik yang tidak sehat. Manuver dan intrik yang dilakukan oleh partai politik, terutama Partai Komunis Indonesia, sangat membahayakan bagi kondisi politik yang sehat di negeri ini. Dalam situasi seperti itulah Yunus Anis terpilih sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1959-1962 dalam Muktamar Muhammadiyah ke-34 di Yogyakarta.
Pada periode kepemimpinannya diusahakan melahirkan Rumusan Keperibadian Muhammadiyah. Perumusan tersebut digarap oleh sebuah team yang diketuai oleh KH. Faqih Usman, dan akan diputuskan dalam Muktamar Muhammadiyah ke-35 tahun 1962 yang bertepatan dengan setengah abad Muhammadiyah.
Keempat, KHA. Badawi. Citra politik Muhammadiyah pada periode kepemimpinan Badawi memang sedang tersudut, karena banyaknya anggota Muhammadiyah yang menjadi anggota dan pengurus Masyumi yang saat itu sedang menjadi target penghancuran oleh rezim Orde Lama. Citra ini memang sengaja dihembus-hembuskan oleh PKI, bahwa Muhammadiyah dituduh anti-Pancasila, anti-NASAKOM, dan pewaris DI/TII. Muhammadiyah saat berhadapan dengan adanya banyak tekanan politik masa Orde Lama.
Menghadapi realitas politik seperti itu, Muhammadiyah akhirnya dipaksa berhadapan dengan urusan-urusan politik praktis. Muhammadiyah sendiri kurang leluasa dalam beradaptasi dan berinteraksi dengan sistem politik yang dibangun Orde Lama. Akhirnya Muhammadiyah mengambil kebijakan politik untuk turut serta terlibat dalam urusan-urusan kenegaraan. Meski demikian, realitas menunjukkan bahwa Muhammadiyah hanya mampu mengerem laju pengaruh komunis di masa Orde Lama yang kurang mengedepankan nilai
Perlu diperhatikan bahwa kedekatan Badawi dengan Soekarno bukan untuk mencari muka Muhammadiyah di mata Presiden. KHA. Badawi sangat bijak dan pintar dalam meloby Presiden dengan nuansa agamis.
Kelima, tokoh politik yang sangat santer dibicarakan yakni Prof Dr. Amien Rais, sejak kepemimpinan Amien dalam organisasi Muhammadiyah banyak gebrakan yang dibuat Amien, khusnya seperti yang telah diketahui oleh umum bahwa pada kepemimpinan Amien, serta pemilihan Umum 1998 Amien mendeklarasikan partai Amanat Nasional, yang secara tidak langsung telah memilki audiens pemilih yang riil yakni warga Muhammadiyah. Hal ini didasarkan kepada bahwa Amien adalah mantan salah satu pemimpin organisasi tersebut meskipun Amin menyatakan bahwa partai Amanat Nasional merupakan partai terbuka.
Pembahasan di atas dipandang dari segi pemikirn tokoh yang sedikit banyak mempengaruhi pemikiran Muhammadiyah secara kesatuan Organisasi. Berbeda kalau kita melihat pemikiran Muhammadiyah secara umum dengan melihat gambaran perjalanan keberadaan Indonesia. Ada hal yang menarik untuk dikaji selama periode kepemimpinan Soeharto dimana Muhammadiyah memiliki tempat tersendiri dalam hati Soeharto berbeeda dengan NU.
Pertama, Jaman Soeharto, yakni masa Orde Baru. Ketika awal pemerintahan Soeharto Muhammadiyah tidak terlibat secara langsung dalam kancah politik praktis (tidak mendirikan partai) berbeda dengan NU yang mendirikan partai, sehingga ketika Soeharto memFusikan partai-partai menjadi tiga partai ruang gerak NU secara bebas terkekang oleh aturan yang bertubi-tubi dating dari penguasa rejim. Sikap yang dianut oleh Muhammadiyah pada masa rejim ini adalah sikap alokatif yakni seperti yang dipaparkan oleh Dien Syamsuddin, yakni pengalokasian prinsif-prinsif Islam untuk dikontribusikan dalam proses politik pembangunan. Politik alokatif yang dimaksud adalah mengarah kepada berjuang dari dalam, yakni memasuki berbagai elemen birokrasi pemerintahan dengan mengalokasikan substansi nilai-nilai Islam tanpa perlu mengedepankan symbol-simbol formal.[11]
Kedua, dengan melihat periodic ketika ORBA hancur lalau mulai berdiri Orde Reformasi, dengan melihat periode reformasi maka akan terlihat bahwa Muhammadiyah dengan actor-aktor (pemimpin-pemimpin) yang pernah menahkodai organisasi tersebut menjadi actor reformasi dan berhasil mendirikan sebuah parti yang mayoritas basis dukunganya adalah anggota Muhammadiyah. Periode ini Sikap Muhammadiyah meskipun tidak seratus persen namun bila dilihat dari basis masa partai Amanat Nasional bisa dikatakan bahwa sikap politik Muhammadiyah mulai menampakan keberadaanya.
[1] Mojokuto adalah nama rekaan kota Pare di Jawa Timur tempat Clifford Geertz melakukan penelitian lapanganya mulai Mei 1953 sampai bulan September 1954. Lihat Zaini Muchtarom, santri dan Abangan di Jawa (Jakarta: INIS, 1973),h. 2
[2]Zaini, Ibid, h. 2
[3] Lih. Web. Muhammadiyah.or.id, Tokoh-tokoh Muhamadiyyah,
[4] Achmad Jainuri, Ideologi Kaum Reformis, (Surabaya: LPAM, 2002),h. 4
[5] Syafii maarif, Islam dan Kenegaraan, LP3ES, Jakarta. Dikuif dari Weinata sairin, Gerakan Pembaruan Muhammadiyah, (Jakarta: Sinar Harapan, 1995)h. 23-24
[6] A. Mukti Ali, Interfretasi Amalan Muhamammadiyah, dikutif dari Weinata, Ibid. h. 24
[7] Gerakan Salafiyah, yaitu gerakan pemurnian ajaran Islam yang timbul disekitar abad ke 20 dengan pelopor-pelopor. Jamaludin Al-Afgani, Muhammad Abduh, Rasid Ridha.
[8] M. Yusron Asrofie, Kiyayi haji Ahmad dahlan, Pemikiran dan Kepemimpinanya, dikutif dari Weinata, Ibid. h. 43
[9] Weinata, Ibid. h. 57-58
[10] Web, Muhammadiyah.or.id
[11] Sumarsono, Mencari Format Politik Muhammadiyah, Media Indonesia, Jakarta, 8 Juli 2000.

1 komentar:

al-haq mengatakan...

menurut saya, penelitian yang dilakukan Clifford Geertz tidaklah valid jika pembagian hierarki muslim indonesia menjadi tiga. karena ia hanya melakukan studi kasus di satu tempat saja.
dan ia melakukan generalisasi hasil dari research yang dilakukannya terhadap indonesia itu sendiri.